Nara Sumber
Oleh Abdul Talib Mustafa
Oleh Abdul Talib Mustafa
Yang paling penting dari tulisan Saudara Nurmal Idrus bahwa implementasi IASmo Bebas yang terkendala oleh aspek anggaran akibat transisi peralihan pimpinan Kepala Daerah yang tidak diantisipasi, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi banyak pihak. Hal ini pulalah yang menggelitik saya untuk memberi tanggapan atas tulisan tersebut, karena belum menjelaskan secara lebih mendasar alasan belum diterapkannya sebagian dari IASmo Bebas ini, termasuk dalam hal penganggaran dimaksud. Tanggapan ini pada intinya ingin meletakkan komitmen politik IASmo pada saat perhelatan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Makassar tahun 2008, dikaitkan dengan IASmo setelah dilantik sebagai Walikota/Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014. Dengan harapan perspektif yang dikemukakan tidak hanya menjangkau kasus Kota Makassar melainkan juga menjadi pembelajaran dalam konteks penyelenggaraan pembelajaran Pemerintahan Daerah (Pemda) secara umum. Dalam kaitan itu, setidaknya terdapat dua sudut pandang yang bisa menjadi tambahan penjelasan dari tulisan Saudara Nurmal Idrus Mengapa IASmo Bebas “Lemas Tanpa Greget”. Dari Komitmen Politik ke Kebijakan Publik Bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada, diikat oleh sebuah kewajiban bahwa apa yang menjadi komitmen politik mereka pada saat kampanye mesti dilaksanakan setelah dilantik, karena itu komitmen politik tersebut juga diatur dalam proses penyelenggaraan pilkada dalam proses penyampaian visi dan misi di depan institusi yang mewakili kepentingan rakyat , yakni DPRD. Mekanisme ini mengisyaratkan bahwa komitmen politik tersebut hendak dilembagakan secara formal, sehingga implikasinya dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam hal ini pengawasan melekat pada DPRD yang mengemban fungsi pengawasan kepada eksekutif. Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur yang lebih dikenal dengan sebutan IASmo, sebagai salah satu paket pasangan calon Walikota/Wakil Walikota pada Pilkada Kota Makassar tahun 2008, mengusung salah satu komitmen politik mereka berdua dalam kemasan IASmo Bebas. Komitmen politik tersebut berupa bebas biaya persalinan, bebas biaya angutan anak sekolah, bebas biaya Kartu Keluarga , KTP dan akte kelahiran, bebas biaya bantuan hukum bagi warga tidak mampu, dan bebas biaya pemakaman jenazah. Komitmen politik ini bisa sebagai salah satu faktor daya tarik, sehingga IASmo menjadi pemenang pada Pilkada Kota Makassar 29 Oktober 2008 dengan perolehan suara yang meyakinkan dan karenanya juga sangat dinantikan warga mengenai penerapannya. Kemenangan tersebut menjadi dasar untuk pelantikan IASmo sebagai Walikota/Wakil Walikota Makassar tanggal 8 Mei 2009. Setelah itu warga Makassar menanti kapan IASmo Bebas tersebut bisa diimplementasikan. Terhadap pertanyaan tersebut hingga hari ini bukan berarti IASmo tanpa mengalami kemajuan atas program bebas yang dijanjikan itu. Karena terhadap IASmo Bebas yang sudah bisa dijalankan seperti bebas biaya pemakaman jenazah sudah dapat dirasakan oleh keluarga yang mengalami musibah kematian. Sementara untuk bebas biaya persalinan, bebas biaya KK, KTP dan akte kelahiran dalam tahap penyelesaian alas hukumnya yang berproses di DPRD. Sedang untuk bebas angkutan anak sekolah memang dijanjikan oleh IASmo diterapkan pada tahun 2010 dengan pertimbangan besarnya biaya yang harus dipikul untuk hal ini. Terkait dengan alasan teknis dan pembiayaan atas implepentasi komitmen politik IASmo seperti yang disampaikan saudara Nurmal Idrus, alasan yang mendasar sebenarnya terletak pada proses implementasi komitmen politik tersebut kedalam kebijakan pemerintah daerah (publik policy) yang memang membutuhkan waktu lama. Terlebih lagi dikaitkan dengan peraturan daerah terdahulu yang belum memungkikan pemberlakukan IASmo Bebas ini sebelum adanya revisi atas peraturan daerah tersebut yang drafnya telah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Makassar yang harus melalui lembaga perwakilan rakyat (DPRD) untuk dibahas dan ditetapkan. Hal ini dialami oleh pemberlakuan bebas biaya KK, KTP, akte kelahiran dan bebas biaya persalinan. Sejatinya memang bahwa komitmen politik calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah terpilih dan dilantik langsung dapat diwujudkan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Penyebabnya terletak pada amanah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 bulan setelah dilantik harus menyusun kebijakan dan program 5 tahunan yang menjadi sarana perwujudan komitmen politik pada pilkada menjadi suatu kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan dan program lima tahunan tersebut diarahkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional (SPM) dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dimana hal ini oleh IASmo bisa disiapkan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yang juga sedang dibahas dan ditetapkan oleh DPRD sebagai peraturan daerah. Dalam konteks ini yang ingin ditegaskan sebenarnya, bahwa suatu komitmen politik calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah bukan sesuatu yang segera diimplementasikan tanpa reserve. Melainkan, komitmen politik itu berada dalam sebuah koridor continum dari tahap sebelumnya ketahap selanjutnya yang telah diatur sedemikian rupa.
Dengan demikian implementasi IASmo Bebas serta komitmen politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada umumnya diera pemilihan kepala daerah secara langsung, meski dilihat dalam perfektif seperti diatas. Dalam konteks ini DPRD tentu berada pada posisi menyelaraskan antara visi dan misi calon kepala daerah yang disampaikan pada lembaga politik ini yang pada proses pilkada, dengan dokumen RPJMD yang diajukan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini pulahlah maka RPJMD sebaiknya diposisikan sebagai peraturan daerah untuk memberi ruang bagi DPRD melakukan apresiasi dengan dua dokumen tersebut. Aspek Regulasi Dalam banyak pengalaman, suatu kebijakan publik sejenis IASmo Bebas diperhadapkan pada pertanyaan seberapa jauh kebijakan tersebut dijamin kesinambungannya ?. Soal ini dapat digaransi dengan menyiapkan alas hukum yang kuat terbentuk peraturan daerah. Karena pergantian kepemimpinan daerah tidak dengan mudah dapat mengubah kebijakan tersebut. Terkecuali jika wakil rakyat di DPRD berpandangan dan berkehendak lain. Namun untuk kasus IASmo Bebas tidak hanya bermaksud memberi jaminan terhadap aspek kesinambungannya. Melainkan memang terkendala oleh adanya sebagian peraturan daerah yang belum bersesuaian dengan penerapan IASmo Bebas ini. Kasus dimaksud antara lain terkait dengan penerapan biaya KK, KTP dan akte kelahiran, dimana peraturan daerah terdahulu (No 10/2004), menetapkan adanya biaya yang ditetapkan kepada warga Kota Makassar untuk memperoleh dokumen kependudukan dan catatan sipil tersebut yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Dalam peraturan daerah yang sama, Walikota diberi kewenangan untuk meringankan atau sama sekali tidak membebankan warga melakukan pembayaran dalam bentuk kebijaksanaan Walikota terhadap biaya-biaya penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil tersebut. Tetapi hal ini dapat dipandang sebagai pengecualian yang sifatnya kasuistik, sehingga tidak dapat diberlakukan secara umum adanya pembebasan biaya KK, KTP dan akte kelahiran selama peraturan daerah No 10 tahun 2004 ini masih berlaku. Ini berarti penerapan IASmo Bebas untuk KK, KTP dan akte kelahiran mesti melalui prosedur revisi peraturan daerah No 10 tahun 2004, dimana draf fevisi inipun sudah disampaikan Walikota Makassar ke DPRD untuk di bahas dan diterapkan. Pada satu sisi, tanpa revisi peraturan daerah No 10 tahun 2004, jika diterapkan pembebasan dalam pembayaran KK, KTP dan akte kelahiran dalam konteks IASmo Bebas, maka dapat menimbulkan masalah serius dalam sudut pandang pengelolaan keuangan negara. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur penerimaan daerah yang dinegasikan (ditiadakan) tanpa adanya peraturan yang setingkat atau peraturan perundangan diatas dari peraturan daerah tersebut menjadi dasar penegasian. Kalau itu dilakukan, maka dengan sendirinya dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Karena itu, pilihan prosedur yang dilakukan oleh IASmo dengan menyiapkan alas hukum yang kuat dalam penerapan politik mereka adalah langkah yang tepat. Sisi lain juga patut menjadi pertimbangan. Ini telah berkaitan dengan resiko biaya yang telah dikemukakan oleh Nurmal Idrus, dimana pada intinya bebas lahir sampai mati bagi warga Kota Makassar akan menyedot biaya besar dari keuangan Pemerintah Kota Makassar, karena kebijakan IASmo Bebas sebenarnya menganut azas subsidiaritas dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung atas segala beban biaya yang ditimbulkan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari beban bagi keuangan daerah tersebut adalah keharusan persetujuan DPRD, paling tidak pada tingkat dokumen induk kebijakan (RPJMD) yang kemuadian akan menjadi referensi bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya terjabarkan RAPBD yang setiap tahun akan diajukan oleh Pemerintah Kota Makassar ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Dengan demikian IASmo Bebas sebenarnya bukan tanpa greget, melainkan sebuah komitmen politik yang mesti dilakoni dalam idiom yang saya sebut tata penyelenggaraan pemerintah daerah. Tanpa perimbangan semua itu, tentu warga Makassar tidak ingin menikmati pelayanan gratis yang pada ujungnya dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
Selengkapnya...
Dengan demikian implementasi IASmo Bebas serta komitmen politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada umumnya diera pemilihan kepala daerah secara langsung, meski dilihat dalam perfektif seperti diatas. Dalam konteks ini DPRD tentu berada pada posisi menyelaraskan antara visi dan misi calon kepala daerah yang disampaikan pada lembaga politik ini yang pada proses pilkada, dengan dokumen RPJMD yang diajukan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini pulahlah maka RPJMD sebaiknya diposisikan sebagai peraturan daerah untuk memberi ruang bagi DPRD melakukan apresiasi dengan dua dokumen tersebut. Aspek Regulasi Dalam banyak pengalaman, suatu kebijakan publik sejenis IASmo Bebas diperhadapkan pada pertanyaan seberapa jauh kebijakan tersebut dijamin kesinambungannya ?. Soal ini dapat digaransi dengan menyiapkan alas hukum yang kuat terbentuk peraturan daerah. Karena pergantian kepemimpinan daerah tidak dengan mudah dapat mengubah kebijakan tersebut. Terkecuali jika wakil rakyat di DPRD berpandangan dan berkehendak lain. Namun untuk kasus IASmo Bebas tidak hanya bermaksud memberi jaminan terhadap aspek kesinambungannya. Melainkan memang terkendala oleh adanya sebagian peraturan daerah yang belum bersesuaian dengan penerapan IASmo Bebas ini. Kasus dimaksud antara lain terkait dengan penerapan biaya KK, KTP dan akte kelahiran, dimana peraturan daerah terdahulu (No 10/2004), menetapkan adanya biaya yang ditetapkan kepada warga Kota Makassar untuk memperoleh dokumen kependudukan dan catatan sipil tersebut yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Dalam peraturan daerah yang sama, Walikota diberi kewenangan untuk meringankan atau sama sekali tidak membebankan warga melakukan pembayaran dalam bentuk kebijaksanaan Walikota terhadap biaya-biaya penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil tersebut. Tetapi hal ini dapat dipandang sebagai pengecualian yang sifatnya kasuistik, sehingga tidak dapat diberlakukan secara umum adanya pembebasan biaya KK, KTP dan akte kelahiran selama peraturan daerah No 10 tahun 2004 ini masih berlaku. Ini berarti penerapan IASmo Bebas untuk KK, KTP dan akte kelahiran mesti melalui prosedur revisi peraturan daerah No 10 tahun 2004, dimana draf fevisi inipun sudah disampaikan Walikota Makassar ke DPRD untuk di bahas dan diterapkan. Pada satu sisi, tanpa revisi peraturan daerah No 10 tahun 2004, jika diterapkan pembebasan dalam pembayaran KK, KTP dan akte kelahiran dalam konteks IASmo Bebas, maka dapat menimbulkan masalah serius dalam sudut pandang pengelolaan keuangan negara. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur penerimaan daerah yang dinegasikan (ditiadakan) tanpa adanya peraturan yang setingkat atau peraturan perundangan diatas dari peraturan daerah tersebut menjadi dasar penegasian. Kalau itu dilakukan, maka dengan sendirinya dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Karena itu, pilihan prosedur yang dilakukan oleh IASmo dengan menyiapkan alas hukum yang kuat dalam penerapan politik mereka adalah langkah yang tepat. Sisi lain juga patut menjadi pertimbangan. Ini telah berkaitan dengan resiko biaya yang telah dikemukakan oleh Nurmal Idrus, dimana pada intinya bebas lahir sampai mati bagi warga Kota Makassar akan menyedot biaya besar dari keuangan Pemerintah Kota Makassar, karena kebijakan IASmo Bebas sebenarnya menganut azas subsidiaritas dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung atas segala beban biaya yang ditimbulkan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari beban bagi keuangan daerah tersebut adalah keharusan persetujuan DPRD, paling tidak pada tingkat dokumen induk kebijakan (RPJMD) yang kemuadian akan menjadi referensi bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya terjabarkan RAPBD yang setiap tahun akan diajukan oleh Pemerintah Kota Makassar ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Dengan demikian IASmo Bebas sebenarnya bukan tanpa greget, melainkan sebuah komitmen politik yang mesti dilakoni dalam idiom yang saya sebut tata penyelenggaraan pemerintah daerah. Tanpa perimbangan semua itu, tentu warga Makassar tidak ingin menikmati pelayanan gratis yang pada ujungnya dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
