FENOMENA KESEHATAN LINGKUNGAN SEKITAR KITA

Oleh

Sari Putri
I. Pendahuluan

Setiap peralihan musim, terutama dari musim kemarau kemusim penghujan, kita menyaksikan berbagai masalah kesehatan melanda tanah air kita, termasuk yang paling sering terjadi ádalah wabah demam berdarah (dengue fever). Sebagian masalah ini langsung atau tidak langsung terkait dengan Global Enviromental Change (GEC) atau perubahan lingkungan global. Kesehatan Populasi manusia manapun, jika ditinjau secara mendasar, terkait dengan kondisi social dan lingkungan. Sementara selama berabad-abad masyarakat manusia memperoleh keuntungan tetapi juga kerugian dari perubahan-perubahan yang mereka lakukan terhadap lingkungan lingkungan sekitarnya. Nampaknya serangan berbagai wabah penyakit menuntun kita untuk lebih arif memperhatikan dan memperlakukan lingkungan sekeliling. Bagi para peneliti, kondisi ini menjadi tantangan ilmiah sekaligus menjadi tantangan kemanusian, sampai sejauh mana aktifitas penelitian mampu menjawab permasalahan kesehatan masyarakat, satu masalah riil yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini masalah tentang global change banyak diangkat. Berbagai perubahan sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan politik mengharuskan jalinan hubungan di antara masyarakat manusia di seluruh dunia. Fenomena ini dirangkum dalam terminologi globalitation. Ditengah riuh rendah globalisasi inilah muncul wacana GEC. GEC sendiri diartikan sebagai perubahan dalam sekala besar pada sistim bio fisik dan ekologi yang disebabkan aktifitas manusia. Perubahan ini terkait erat dengan sistem penunjang kehidupan planet bumi (Life Support Sistem). Ini terjadi melalui proses historis panjang dan melupakan agregasi pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungan, yang tergambar misalnya pada angka populasi yang terus meningkat, aktifitas ekonomi, dan pilihan-pilihan teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Saat ini pengaruh dan beban terhadap lingkungan hidup sedemikian besar sehingga mulai terasa gangguan ganguan terhadap sistem bumi kita.

GEC yang terjadi seiring tekanan besar yang dilakukan manusia terhadap sistem alam sekitar , menghadirkan berbagai macam resiko kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sebagai contoh, kita terus mempertinggi konsentrasi gas-gas tertentu yang menyebabkan meningkatnya

efek alami rumah kaca (Green House) yang mencegah bumi dari pendinginan alami (Frezing). Selama abad 20 ini, suhu rata-rata permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat celsius dan 2/3 pemanasan ini terjadi sejak tahun 1975. GEC penting lainnya adalah menipisnya lapisan ozon, hilangnya keanekaragaman hayati (Biodifersiti) degradasi kualitas lahan, penangkapan ikan melampaui batas (Ofer Fising), terputusnya siklus unsur-unsur penting (misalnya Nitrogen, Sulfur, Fospor), berkurangnya suplai air bersih, urbanisasi dan penyebaran global berbagai polutan organik. Dari kaca mata kesehatan, hal-hal diatas mengindikasikan bahwa kesehatan umat manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di luar batas kemampuan daya dukung ruang lingkungan dimana mereka hidup.

Dalam sekala global, selama seperempat abad kebelakang mulai tumbuh perhatian serius dari masyarakat ilmiah terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan masalah lingkngan seperti kangker yang disebabkan racun tertentu (Toksin Related Cancer) kelainan reproduksi atau gangguan pernafasan dan paru-paru akibat polusi udara secara institusional. Internasional Human Demision Programmer on Global Enviromental Change (IHDP) membangun kerjasama reset dengan Earth Sistem Science Parnertship dalam menyongsong tantangan permasalahan kesehatan dan GEC

Pengaruh perubahan iklim global terhadap kesehatan umat manusia bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kerja keras dan kedekatan interdisiplin diantaranya dari studi evolosi, biogeografi, ekologi dan ilmu sosial. Disisi lain kemajuan teknik pengindraan jauh (Remote sensing) dan aplikasi-aplikasi sitem informasi geografis akan memberikan sumbangan berarti dalam melakukan monitoring lingkungan secara multi temporal dan multi spatial resolution. Dua faktor ini sangat relefan dengan tantangan studi GEC kesehatan lingkungn yang memerlukan analisa historis keterkaitan GEC dan kesehatan serta analisa pengaruh GEC ditingkat lokal, regional hingga global.

II. Bagaimana GEC Mempengaruhi Kesehatan Manusia ?

Ada tiga alur tingkatan pengaruh GEC terhadap kesehatan (Perhatikan Ilustrasi Gambar). Pengaruh ini dari urutan atas kebawah menunjukkan peningkatan kompleksitas dan pengaruhnya bersifat semakin tidak langsung pada kesehatan.Pada alur paling atas terlihat contoh bagaimana perubahan pada kondisi mendasar lingkungan fisik (contohnya: suhu ekstrim atau tingkat radiasi ultra fiolet) dapat mempengaruhi biologi manusia dan kesehatan secara langsung (misalnya sejenis kangker kulit ) alur pada dua tingkatan ini, ditengah dan dibawah mengngilustrasikan proses-proses dengan kompleksitas lebih tinggi termasuk hubungan antara kondisi lingkungan, fungsi-fungsi ekosistim dan kondisi sosial ekonomi.

Alur tengah dan bawah menunjukkan tidak mudahnya menemukan korelasi langsung antara perubahan lingkungan dan kondisi kesehatan. Akan tetapi dapat ditarik benang merah bahwa perubahan-perubahan lingkungan ini secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas faktor-faktor penyangga utama kesehatan dan kehidupan manusia seperti produksi bahan makanan, air bersih, kondisi iklim, keamanan fisik, kesejahteraan manusia, dan jaminan keselamatan dan kualitas sosial. Para praktisi kesehatan dan lingkunganpun akan melakukan banyak domain permasalahan baru disini, memambah deretan permasalahan pemunculan toksi ekologi lokal, sirkulasi lokal penyebab infeksi, sampai kepengaruh lingkungan dalam skala besar yang bekerja pada gangguan kondisi ekologi dan proses penyangga kehidupan ini. Jelaslah bahwa resiko terbesar dari GEC atas kesehatan dialami mereka yang paling rentan lokasi geografisnya atau paling rentan tingkat sumber daya sosial dan ekonominya.

III. Aktifitas Ilmiah Lingkungan Kesehatan.

Sebagaimana disinggung diatas masyarakat manusia sangat berfariasi dalam tingkat kerentanan terhadap serangan kesehatan. Kerentanan ini merupakan fungsi dari kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan lingkungan . Kerentanan juga tergantung pada beberapa faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat ekonomi, ketersediaan makanan, kondisi lingkungan lokal, kondisi kesehatannya itu sendiri, dan kualitas serta ketersediaan fasitas kesehatan publik.

Wabah demam berdarah yang melanda negeri kita menyiratkan betapa rentannya kondisi kesehatan lingkungan di Indonesia saat ini baik dilihat dari sisi antisipasi terhadap wabah, kesigapan penangulangannya sampai pada penanganan para penderita yang kurang mampu. Merebaknya wabah dikawasan urban juga menyiratkan kerentanan kondisi lingkungan dan kerentanan sosial ekonomi. Hal ini terkait dengan patron penggunaan lahan, kepadatan penduduk, urbanisasi, meningkatnya kemiskinan dikawasan urban selain faktor lain seperti rendahnya pemberantasan nyamuk vektor penyakit sejak dini atau resistensi nyamuk sampai kemungkinan munculnya starain atau jenis virus baru.

Pada dekade lalu penelitian ilmiah yang menghubungkan pengaruh perubahan iklim global terhadap kesehatan dapat dirangkum dalam tiga kategori besar. Pertama Studi-studi empiris untuk mencari saling hubungan anatara kecenderungan dan fariasi iklim dengan keadaaan kesehatan. Kedua Studi-studi untuk mengumpulkan bukti-bukti munculnya masalah kesehatan sebagai akibat perubahan iklim. Ketiga Studi-studi permodelan kondisi kesehatan dimasa depan. Penelitian empiris jenis pertama dan kedua dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan pengetahuan serta memperkirakan kondisi kesehatan sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim dan lingkungan (Scenari Basic Help Risk Asesment)

Akan tetapi, meningbang fariasi kerentangan sosial ekonomi yang telah kita singgung keberhasilan sumbangan ilmiah diatas hanya akan optimal jika didukung paling tidak dua faktor lain, yaitu faktor administratif-legislatif dan faktor kurtural-personal (kebiasaan hidup). Administrasi- Legislatif adalah pembuatan aturan yang memaksa semua orang atau beberapa kalangan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan prefentif dan penangulangan menghadapi masalah ini. Cakupan kerja faktor ini adalah dari mulai tingkatan supra-nasoinal, nasional sampai tingkat komunitas tertentu. Selanjutnya secara kurtural-personal masyarakat didorong secara sadar dan sukarela untuk melakukan aksi-aksi yang mendukung kesehatan lingkungan melalui advokasi, pendidikan atau insentif ekonomi. Faktor ini dikerjakan dari tingkatan supra-nasional sampai tingkat indifidu.

IV. Catatan Penutup.

Sejauh pengamat penulis, aktifitas penelitian yang menghubungkan kajian lingkungan dan kesehatan secara integral serta kerja praktis sistematis dari hasil penelitian ilmiah diatas masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Menghadapi tantangan lingkungan dan kesehatan ini diperlukan terobosan-terobosan institusional baru diantara lembaga terkait lingkungan hidup dan kesehatan, misalnya dilakukan rintisan kerjasama intensif yang diprakarsai oleh Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup bersama lembaga penyedia data keruangan seperti Bakosurtanal (pemetaan) dan LAPAN (analisa melalui citra satelit). Untuk mewujudkan kerja sama di tataran praktis komunitas atau LSM pemerhati lingkungan hidup musti berkolaborasi dengan Ikitan Dokter Indonesia bersama assosiasi profesi seperti Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) masyarakat penginderaan jauh (MAPIN) dalam mewujudkan agenda-agenda penelitian dan program-program penanganan kesehatan dan perubahan lingkungan ditingkat lokal hingga nasional.

Hadirnya wacana dan penelitian GEC dengan kompleksitas , ketidakpastian konsep-metodelogi, dan perubahan-perubahan besar dimasa depan telah menghadirkan tantangan-tangan dan tugas-tugas bagi komunitas ilmiah, masyarakat dan para pengambil kepetusan. Penelitian ilmiah yang cenderung lamban kini harus berganti dengan usaha-usaha terarah dan cepat menghadapi urgensi penanganan masalah kesehatan lingkungan. Kemudian dalam gerak cepat pula informasi yang dihasilka dunia ilmiah, walaupun dengan segala ketidaksempurnaan dan asumsi-asumsi, didorong untuk memasuki arena kebijakan. Masalah kesehatan dan GEC ini merupakan issu krusial dan bahkan isu sentral dalam diskursus internasional seputar pembangunan yang berkelanjutan (Sutainabel Development).

Selengkapnya...

Komunikasi di Masa Krisis

oleh

Dewi. S. Tanti

Krisis merupakan kenyataan yang harus dihadapi setiap organisasi di era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Di satu sisi, krisis adalah sebuah momentum yang dapat membuka peluang untuk mencapai sukses, disisi lain krisis dapat membawa organisasi mengarah pada kehancuran.
Dewasa ini, perhatian masyarakat akan arti penting divisi public relation atau humas bagi suatu organisasi atau perusahaan terasa semakin meningkat. Hal ini terjadi karena beragam kegiatan, peristiwa, bahkan kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat semakin menuntut hadirnya pengelolaan humas yang handal. Terlebih dalam situasi krisis peran humas menjadi penting dan dibutuhkan oleh pelbagai pihak yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan.
Krisis merupakan kenyataan yang harus dihadapi setiap organisasi di era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Di satu sisi, krisis adalah sebuah momentum yang dapat membuka peluang untuk mencapai sukses, disisi lain krisis dapat membawa organisasi mengarah kepada kehancuran. Bahkan tidak sedikit keadaan krisis atau emergency di suatu organisasi membuat reputasi perusahaan turun drastis dan mendapat kecaman dari masyarakat dari masyarakat (Amaborseya 1998 : 3)
Contoh saja, PT KAI, sebagai penyelenggara kegiatan angkutan darat. Banyak kendala yang dihadapi. Mulai dari persoalan keterlambatan jadwal kereta, keamanan dalam kereta, minimnya sarana, pencurian, percaloan tiket, perampokan sampai kecelakaan yang meminta korban tidak sedikit (Kompas, 2001b). Atau yang terbaru dan mungkin rutin terjadi adalah hambatan perjalanan kereta ketika musim hujan dan banjir hingga ancaman longsor.
"Multiplikasi krisis" akan terjadi, ketika sebuah krisis yang tidak sempat diatasi dan belum menemukan pemecahan masalahnya, telah dilahirkan krisis baru sehingga terjadi rangkaian krisis yang berujung pada "mega krisis", besar dengan situasi kompleks serta multidimensional, termasuk di dalamnya krisis komunikasi.
Komunikasi Citra
Salah satu solusi penyelesaian krisis komunikasi menurut Siregar dan Pasaribu (2000:41) adalah penyelenggaraan komunikasi untuk membentuk citra korporasi atau organisasi di mata pihak luar. Komunikasi ini dilakukan dengan harapan terbentuk public relationship sehingga akan terbentuk citra sosial atau social image yang pada gilirannya membentuk citra korporasi di mata pihak luar.
Kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian antara korporasi atau organisasi dan pihak luar seperti masyarakat luas ini dapat dilakukan oleh pemimpin organisasi atau salah satu bagian atau divisi tersendiri yang biasa dikenal dengan divisi humas bergantung pada besar kecilnya organisasi yang bersangkutan (Kasali, 1995:193)
Kebutuhan Manajemen Krisis
Dimasa-masa sekarang, keahlian komunikasi dalam situasi krisis menjadi mutlak diperlukan oleh divisi humas. Sebab, dalam upaya mengatasi krisis citra, posisi humas sangat strategis (Depari, 1997)
Dalam fungsi manajemen proaktif, humas dapat melakukan upaya memantau trend, kejadian, isu-isu yang timbul dan mengganggu hubungan-hubungan baik penting di perusahaan (Amobarseya, 1998:9). Selain menerapkan prakter proaktif atau antisipasif, humas juga dapat membantu dalam perencanaan penanggulangan krisis serta masukan tentang evaluasi penanggulangan krisis dan setelah krisis membaik.
Memang fungsi humas yang paling krisis adalah penanganan krisis, karena dibutuhkan kemampuan dan kehandalan humas. Humas harus mampu mewakili perusahaan dalam situasi dan risiko. Karena praktisi humas wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan para eksekutif puncak. Setidaknya ada pemberitahuan dan terkoordinasi agar informasi yang akan diberikan ke publik memadai dan berkualitas.
Memetakan Publik
Secara sederhana humas bertujuan mendidik dan memberi informasi untuk menciptakan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (Kasali, 1995 : 200). Dalam praktek sehari-hari, kaitan humas dengan dunia jurnalistik, paling tidak bisa dilihat bagaimana ketika humas berusaha menjalin hubungan seakrab mungkin dengan media massa.
Dua hal mendasar yang membedakan keduanya adalah PR cenderung berbicara dari kaca mata perusahaan, sedangkan media mengedepankan kepentingan informasi untuk publik. Karena itu sebelum tindakan dilakukan, tiap organisasi harus mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai akibatnya terhadap publik sasaran atau eksternal publik.
Publik bisa berarti konsumen, penyalur, pemasok, pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi itu, termasuk pemilik modal, karyawan dan keluarganya, serta masyarakat di sekitarnya. Singkatnya publik dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok yang terlibat, mempunyai kepentingan dan dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Apalagi dihadapkan pada situasi persaingan yang semakin ketat seperti sekarang, dimana para konsumen dan publik dapat dengan mudah beralih ke organisasi atau perusahaan lain. Disinilah dituntut peran humas yang semakin efektif. Dengan demikian, perhatian terhadap humas harus dicurahkan secara penuh dan dilakukan terus-menerus, dengan dukungan semua pihak dalam organisasi, dan terutama sekali para pimpinan puncak.
Lebih dari itu, humas sebenarnya juga bukan hanya kebutuhan organisasi atau perusahaan saja, namun juga individu bahkan pemerintah. Semua berawal dari citra. Tiap organisasi dan idividu pasti menghendaki agar citra mereka dimata publik seperti yang mereka harapkan. Untuk mengembangkan citra itu, tiap organisasi atau individu harus dapat mengarahkan unsur-unsur potensial yang dapat membentuk opini publik untuk mempengaruhi citra perusahaan. Opini publik dan citra perusahaan tentu saja merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.
Perlu Perencanaan
Ketiadaan perencanaan krisis atau crisis preparedness, baik dalam bentuk prosedur koordinasi komunikasi atau rancangan anggaran belanja dalam penanganan krisis masih terlihat di lembaga-lembaga publik. Saat penyusunan anggaran belanja pihak manajemen tidak memberikan alokasi untuk pengembangan strategi komunikasi divisi humas. Hal ini disebabkan karena acap kali biaya untuk penanganan krisis ini dianggap pengeluaran atau cost tidak dianggap sebagai investasi yang berkaitan dengan penjagaan citra perusahaan secara keseluruhan di mata masyarakat.
Divisi humas lembaga publik sesungguhnya mampu menciptakan citra organisasi yang lebih positif dengan langkah-langkah yang berkelanjutan. Juga merespon semua peristiwa yang signifikan secara ekonomi maupun politik yang berkembang melalui crisis preparedness atau prediksi krisis di awal agenda program dalam satu tahun.
Strategi penanganan krisis yang dilakukan oleh humas lembaga publik selalu berkisar pada strategi defensif, artinya, divisi humas mulai berbuat sesuatu baru ketika terjadi sebuah krisis.
Demikian pula dengan langkah-langkah penanganan krisis selalu terkesan lambat, karena orientasi penanganan krisis lebih banyak dilakukan ke dalam sesuai dengan pemahaman stakeholder kunci yakni pihak manajemen.
Untuk itulah perlu dilakukan penyempurnaan strategi agar tidak menggunakan pendekatan defensif tetapi lebih proaktif bahkan jika memungkinkan antisipatif dengan mel;akukan manajemen komunikasi yang terukur dan terarah.

Selengkapnya...

Menyoal Good Governance

Oleh Itsa Suzannah, S.Sos
Staf Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar

Istilah Good Governance tak asing lagi bagi sebagian orang. Istilah ini ada sejak akhir tahun 1990-an seiring dengan interaksi antara Pemerintah Indonesia dan Negara yang menyoroti kondisi obyektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri. Namun bukan berarti semua mampu mendefenisikan dengan tepat arti good governance.
Sebagian mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Meskipun istilah good governance sering terucap dalam berbagai peristiwa oleh beberapa kalangan. Pengertiannya bisa berbeda satu dengan lainnya.
Menurut Masyarakat Transparansi Internasional (MTI), konsep Good Governance secara umum sedikitnya dari empat asas penting, yaitu transparansi pertanggung-jawaban, kewajaran atau kesetaraan dan kesinambungan.
Kebutuhan akan pelaksanaan Good Governance dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi pucuk pimpinan organisasi. Kebijakan Good Governance sebagai instrumen dasar dalam merancang pedoman Good Governance dalam organisasi harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan.
Good Governance bisa dikatakan sebagai terapi untuk memberantas segala dampak negatif yang bisa mendistorsi tujuan yang mulai dari otonomi daerah, yakni masyarakat yang berkeadilan dalam aspek kehidupannya. Karena Good Governance, secara ideal, merupakan obat yang mujarab dan baik dalam rangka pengembangan kelembagaan (capacity building) yang sehat di tingkat Pemerintahan Daerah.
Terwujudnya Good Governance merupakan cita-cita luhur seluhur masyarakat di negeri manapun di dunia. Setiap kali kita menyaksikan pembicaraan tentang masa depan pembangunan suatu bangsa, kita mesti bertemu dengan kata "Good Governance" tersebut. Good Governance adalah sebuah istilah yang melekat pada setiap cita-cita ideal pembangunan suatu masyarakat atau suatu bangsa, atas dasar itu perencanaan maupun strategi masa depan pembangunan bangsa manapun biasanya mengacu kepada pencapaian target tersebut.
Good Governance terkadang telah disejajarkan dengan makna istilah "Masyarakat Madani" atau civil society, yang dalam pengertian sederhana adalah terwujudnya keseimbangan antara kemajuan fisik dengan spiritual. Dalam bahasa lain, kesejajaran antara kemajuan pembangunan prasaranan fisik dengan pembangunan mental atau jiwa manusia.
Jika perencanaan pembangunan mesti berporos kepada cita-cita luhur kemanusiaan, maka langkah pertama yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembangunan tersebut adalah mengkaji dan memahami kemanusiaan itu sendiri. Memahami kemanusian tidak sebatas pada pengenalan terhadap aspek materi ataupun fisik manusia dengan berbagai kebutuhan yang terkait dengannya.
Good Governance juga merupakan juga merupakan wujud jawaban bagi pemerintahan lokal/daerah atas kepercayaan pemerintah pusat dengan dikeluarkannya kebijakan Otonomi Daerah tersebut sehingga kepercayaan ini tak disia-siakan oleh Pemerintah Pusat. dan peluang baik untuk membangun daerah dengan prakarsa sendiri tidaklah hilang tanpa bekas.

Selengkapnya...