Rabu, 08 Juli 2009

Peran Pemerintah Membangun Kemitraan dengan Masyarakat Pers

oleh
Rahmi Raodah

Planning can bee seen as a proces where by aims, factual evidence and assumption are translated by a process of logical argumen into appropriate policies which are intended to achieve aims (Wedgewood oppenheim, Organization and Management in the Public Sector, 1994, 199)
Pertanyaan mendasar yang mengemuka berkaitan dengan sistem kehumasan atau rekruitmen aparatur pemerintah yang menangani sektor kehumasan di Indonesia pasca reformasi adalah adanya "seolah-olah" pemisahan peran kehumasan, yang menurut hemat saya, merupakan rangkaian dari upaya sosialisasi, publikasi, serta memberi pencerahan pada publik akan kinerja pemerintah, kebijakan maupun program yang telah diambil oleh sebuah pemerintahan akan makna keberadaan dan kehadiran bagian humas yang bertindak sebagai public relations. Mungkin pengistilahan ini tak bermakna apa-apa, tetapi sangat urgen dikedepankan, karena dalam perspektif serta paradigma dan sebagaimana lasimnya yang terjadi dibanyak negara didunia itu bertentangan dengan kaidah rekruitmen yang dilaksanakan dan akhirnya timbul pertentangan antar peran-peran yang dipemerintahan. Unit kerja yang seyogyanya bersinergi acap terjadi benturan kepentingan.
Jika menyimak dengan saksama UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Kepala daerah ataupun perda sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan, merupakan arahan tentang upaya mengoptimalisasi kinerja masing-masing unit organisasi dalam pemerintahan
Peran Humas dalam Membangun Demokrasi
Istilah humas (Public relation) mulai muncul di akhir abad 19. Salah satu pengguna pertama istilah ini adalah Dorman Eaton dari Yale Law School di tahun 1882 dalam pidatonya yang berjudul The Public Relation and Duties of The Legal Profession (Humas dan Tugas Profesi Hukum) pada tahun 1906 dan 1913 ketika perusahaan kereta api di Baltimore dan Ohio, Amerika Serikat menghadapi masalah dengan masyarakat, mulai disebut lagi yang menurut Bernays, berlanjut selama 1920-1n dan mengukuhkannya dalam pemakaian sehari-hari.
Humas merupakan payung besar yang menaungi banyak bidang keahlian, dan lebih luas dari sekedar penghubung antar pers dan klien seperti yang biasa dilakukan. Publisitas hanya bagian kecil dari humas, demikian pula dengan penggunaan jenis media. Humas modern jauh dari sekedar penciptaan publisitas, karena humas itu suatu "program total" yang meliputi banyak kegiatan yang kompleks daripada publisitas.
Dalam The Engineering of consent Barnays mengatakan hal positif untuk menunjukkan perhatian organisasi/perusahaan pada kepentingan lebih luas/nasional yang tak hanya sebagai simbol tapi punya arti penting dalam menciptakan image positif ditengah-tengah masyarakat.
Humas adalah tanggung jawab dan fungsi manajemen untuk:
  1. menganalisis kepentingan publik dan memahami sikap publik
  2. mengedentifikasi dan niat baik
Demikian dituliskan Curill W Plattes, Manajer humas General Mills. Lebih jauh ditambahkan, seorang yang menggumuli dunia kehumasan, ia sering diperhadapkan pada suatu situasi untuk juga bertindak sebagai pengiklan yang baik. Ini dibuktikan bahwa hampir semua biro iklan di Amerika Serikat juga bagian humas, demikian sebaliknya biro humas selalu memiliki departemen iklan. Sehingga antara pengiklan dan seorang humas, punya kesamaan tujuan, yakni sama-sama instrumen penjualan. Tujuan akhirnya sama sehingga dalam prateknya ia bertindak mempromosikan dan mencitrakan organisasinya agar diterima publik.
Edward. L. Barnay, dalam bukunya American Public Relation : A Short History, 1956, menyatakan bahwa untuk menciptakan legitimasi kepada seorang humas yang berada dalam organisasi humas, maka yang bersangkutan baru dianggap layak menyampaikan sesuatu kepada publik jika telah memiliki sertifikasi atas apa yang disampaikan itu. Artinya sebagai corong organisasi, dia harus bisa meyakinkan publik bahwa yang disampaikan itu valid, akurat dan menjadi bagian dari kebijakan atau program organisasinya. Dalam perspektif pemerintahan, humas harus bisa memerankan dirinya sebagai penyampai informasi yang memiliki penguasaan atas materi yang disajikan kepada media yang merupakan salah satu stakeholdernya, juga harus mampu memberi jawaban acapkali ada pertanyaan responden yang dihadapinya dan terakhir adalah dalam kemampuan membangun interaksi dengan berbagai pihak.

Karena itu merupakan entery point menuju kerja kehumasan yang profesional.
Peran humas dan system kehumasan dalam pemerintahan, tidak selain sebagai corong penyebarluasan informasi, memberikan pencerahan, pendidikan serta membangun dan membentuk citra pemerintah, akan memberi arahan tentang upaya menyebarluasan informasi tanpa dibatasi oleh sebuah birokrasi yang sangat ketat.
Dalam draft rancangan undangan-undang kebebasan memperoleh informasi publik, dikatakan bahwa pemerintah dan seluruh obyek yang dimiliki atau institusi yang berkedudukan dalam pemerintahan wajib memberikan informasi diminta atau tidak kepada publik, agar publik tahu akan arti dari kepentingan informasi itu diperoleh masyarakat, atau stakeholder yang berhubungan langsung dengan informasi yang dibutuhkan tersebut, kecuali informasi yang bersifat rahasia atau akan menimbulkan gejolak, kontofersi atau merugikan ketika informasi tersebut disebarluaskan kepada publik.
Dalam hal yang disebut terakhir bukan berarti ada pembatasan-pembatasan yang diberikan, akan tetapi ditentukan kriteria yang sangat gamblang, informasi yang dimaksud itu. Artinya tidak serta merta informasi itu dikategorikan rahasia hanya karena ingin menutup-nutupi suatu informasi untuk diketahui publik.
Paradigma yang ada dan dijalankan selama ini khususnya di unit kehumasan, belum bisa dikatakan optimal, bahkan cenderung statis, monoton dan hanya sebagai pelengkap dari kesejatian akan arti peran yang sesungguhnya harus diimplementasikan. Hal ini diakibatkan oleh orang-orang yang menangani bidang kehumasan tersebut tidak dibekali pemahaman pengetahuan, ataupun keterampilan dibidangnya. Dan sering pula hanya sekedar dijandikan unit yang terdekat dengan pengambilan kebijakan, atau batu loncatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Dari sejumlah pengalaman membuktikan hal tersebut, sehingga bidang kehumasan itu justru berbanding terbalik dengan peran yang sejatinya diaplikasikan oleh aparatur pemerintahan yang menangani bidang kehumasan tersebut. Untuk lebih memperjelas maksud dari penjelasan diatas, dapat dilihat melalui penyaringan informasi yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, menunjukkan betapa kedaulatan rakyat dalam memperoleh informasi, tidak secara sepenuhnya terapresiasi ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang rakyat merasa tidak dekat dengan pemimpin pemerintahannya oleh karena terbatas komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya.
Adanya perkembangan sangat cepat sehingga pemerintah mengambil keputusan kemudian menjadi ilham untuk melakukan hal yang sama dalam mencari informasi, sehingga informasi sering bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan pemerintah yang tidak secara utuh, cerdas dan menyeluruh. Meskipun ada yang menerangi bahwa kemungkinan terjadi konflik informasi bukan sesuatu yang tidak mungkin.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar