Partisipasi Masyarakat Dalm Rangka "Check and Balance" Menuju Kinerja pemerintah yang Demokratis

oleh
Sofiar Majid

Pemerintahan yang demokratis, adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.oleh Harold D. Laswell sifat Demokratis sebuah pemerintahan didefenisikan sebagai" If the authority to change the constitution is vested in the people as a whole, acting directly by referendum of indirectly through elected officials, the state is democratically organized".Dari defenisi tersebut, jelas tersirat pentingnya pengakuan partisipasi rakyat dalam setiap pemerintahanyang demokratis. oleh karena itu, bila pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional mengidentifikasikan dirinya sebagai Pemerintahan yang lebih demokratis dibandingkan Pemerintahan yang terdahulu,maka the authority to change the constitution has to be vested in the people".Rakyat, baik melalui referendum maupun para wakilnya di lembaga legislatif, harus memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara kita.

Kehendak rakyat untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi tentu didasarkan atas pertimbangan yang konprehensif.Adalah suatu gejala yang wajar apabila dalam kurun waktu tertentu, ada bagian-bagian dari suatu konstitusi menjadi tidak relevan lagi terhadap the changing paradigm. Dan hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar, apabila tidak segera dilakukan amandemen terhadap konstitusi tersebut. Atau bahkan, konstitusi memeberikan kekuasaan yang terlampau luas kepada eksekutifsehingga menjadi sulit untuk diawasi. Jika diamati dengan jiwa reformis, jelas bahwa kehendak untuk mengubah kostitusi mencerminkan adanya sebuah evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan konstitusi itu sendiri. dan hal ini sekaligus mencerminkan adanya pengawasan dan partisipasi politik rakyat secara aktif. oleh karena itu, Partisipasi rakyat merupakan conditisine-qua-non dari kehidupan demokrasi.

Proses penyelenggaraan negarapunharus diakui sebagai proses pelayanan kepada rakyat. Bukan sebaliknya. Masalahnya, pada banyak negara dunia ketiga, para birokrat mulai dari pemimpin palingrendah sampai Presiden, justru menjelmakan diri sebagai sebuah lembagabirokratis yang jauh dari rakyat. inilah yang dalam Political Dictionary disebut sebagai a negative claim of being democratic (David Robertson, 1993). Dalam konteks ini, sebuah pemerintahan yang demokratis manakala rakyatnya tidak diberikan peluang yang luas untuk berpartisipasidalam proses pengambilan keputusan nasional. Dengan kata lain, sebuah masyarakat demokratis tidak akan dapat menerima keputusan-keputusan elite politiknya sendiri tanpa mendapatkan masses approval dari mereka (David Robertson, 1993. Dan persetujuan tersebut tidak lain diwujudkan melaluiberbagai koreksi masyarakat yang memang berkainginan menggunakan partisipasi politiknya, sehingga secara politis menjadikannya sebagai check and balance. Persetujuan tersebut juga ditentukan oleh subordinasinyaterhadap hukum dan apresiasinya terhadap kebebasan pers. Inilah yang kemudian menciptakan sebuah civil society yang berdasarkan rule of law ( Supremasi hukum).

Optimalisasi Parsipasi Masyarakat


Dalam rangka optimalisasi mekanisme check and balance, partisipasi masyarakat memainkan peran yang crusial dan dapat dilihat dalam 4 (empat) hal yang bisa diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Input . Partisipasi masyarakat, khususnya yang disalurkan lewat media massa, dapat menjadi sebuah masukan yang bermanfaat bagi decision making process, baik bagi eksekutif, legislatif maupun yudikatif.Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat, bukan rakyat yang dibuat untuk menduga-duga apa kehendak pemerintah.
2. Sounding/Warning. Seorang pemimpin yang bijaksana perlu senantiasa memperhatikan fenomena sosial-politik-ekonomi yang terjadi serta berupaya memahami fenomena tersebut.Jika sebuah ucapan telah menyebabkan jatuhnya nilai rupiah atau indeks harga saham, maka pemimpin tersebut layaknyamelakukan introspeksi guna menyadari pentingnya menciptakan kondisi yang stabil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Reaksi pasar terhadap kontroversi sebuah ucapan adalah juga cermin dari adanya partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, opini publik adalah salah satu indikasi hadirnya partisipasi politik masyarakat.
3. Social Control. Dalam bentuk yang lebih keras, seperti aksiunjuk rasa dan demonstrasi, partisipasi politik masyarakat dapat berfungsi sebagai pressure kepada pemerintah untuk lebih mentolerir aspirasi mereka.Tentu saja, partisipasi ini bukan termasuk gerakan massa yang menggangu ketertiban umum.
4. Political Pressure. Semua aturan normatif yang diterapkanataupun disahkan, dapat dibatalkan jika aturan tersebut tidak memenuhi aspirasi rakyat.

Akhirnya,Sebagai bangsa yang telah dilanda krisis ekonomi,elit politik sudah saatnya menjadikan hukum, aturan, dan kesepakatan sosial sebagai faktor yang patut mendapatkan perhatian utama.Pemimpin yang arif adalah pemimpin yang bersifat responsif (bukan reaktif)terhadap segala bentuk koreksi masyarakat.Pasalnya negara dibentuk atas kehendak rakyat dan bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi segenap warganya.