The Right Man In The Right Place

Oleh
Sri-Edi Swasano

“Widjojonomics dan Habibienomics akhirnya sama-sama gagal mewujudkan impiannya. Memang ada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kemakmuran, tetapi tanpa satupun pertumbuhan human yang berarti. Kalau Yudhoyonomics tidak menyadari kekeliruan asumsi dasar dari penalaran development economics, ia bakal beresiko kandas di tengah jalan” (Daoed Joesoef, 2009)

Pidato kenegaraan Presiden SBY tanggal 14 Agustus di depan DPR dan 19 Agustus 2009 di depan DPD disusun secara paripurna. Disana-sini memukau, menatap masa depan, menggariskan suatu strategi dasar. Pidato ini mengisaratkan tekad “banting setir”, ingin melepaskan dari kelengahan kultur.

Bangsa ini sudah lama terpuruk. Dalam ramadhan yang lalu banyak diantara kita merenung. Kecemasan sempat menggoyah suasana batin: mengapa tiba-tiba saja apa yang terjadi di negeri ini adalah sekedar “pembangunan di Indonesia”, bukan “pembangunan Indonesia”. Mengapa pula bangsa ini telah lengah budaya, tiba-tiba saja kita menjadi kuli di negeri sendiri, sekedar menjadi jongos globalisasi.

Bukankah kesimpulan dehumanisme Helfferich (sosiologi Jerman) yang menyatakan bahwa kita adalah eine Nation von Kuli und Kuli unter den Nationen (bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain) telah disanggah keras oleh pemimpin Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda (pra1930-an) dengan adagium patriotiknya “kita harus menjadi tuan di negeri kita sendiri”, menjadi “the Master in our own homeland, not just to become the host (Meutia Hatta, 2008). Di zaman presiden Soeharto, hanya Ketua Umum Kadin Hasjim Ning, Probosutejo dan Tony Agus Ardie yang berani meneriakkan slogan “Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”, itu. Presiden Soehartopun langsung tersentuh lalu mengkuliahi para pimpinan Kadin itu.

Dengan kedua pidato kenegaraan Presiden SBY yang “banting setir” itu (menegakkan platform nasional Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945) dengan empat entri strategisnya, yaitu : (1) kemandirian dan peradaban unggul;(2) memajukan pasar dalam negeri dengan mengoptimalkan domestic contens dan nilai tambah ekonomi di dalam negeri;(3)melepaskan ketergantungan pada kapitalisme fundamental; (4) menolak mekanisme trickledown effect yang gagal menciptakan kemakmuran untuk semua dan yang menempatkan rakyat hanya berhak rembesan belaka dari atas.

Kesemuanya ini telah menuntut pada diri Presiden sendiri untuk menyusun Kabinet “banting setir” secermat-cermatnya. Hukum besi birokrasi dalam stelsel good governance, yaitu “the right man in the right place”, merupakan keharusan mutlak diterapkan.

Namun saya dengar pemberitaan di surat-surat kabar bahwa Presiden SBY sepertinya bersikap melunak, “elegantly softening”, dalam mengakomodasi ronrongan politik, bahwa partai-partai koalisi pasti mendapat jatah di Kabinet. Hal semacam ini sempat dicemaskan oleh Mohammad Hatta dalam karya monumentalnya Demokrasi Kita (1960): “kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintah berarti ‘membagi rejeki’. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri perekonomian misalnya menjalankan tugasnya dengan memberi lisensi dan bayaran yang tertentu untuk partainya keperluan uang untuk biaya Pemilihan Umum menjadi penyebab kecurangan itu”.

Bila keinginan partai yang tidak selalu sinkron dengan tuntutan kualifikasi terlalu diakomodasi, maka cita-cita besar tidak akan mudah tercapai. Apabila saja pilihan berdasarkan the right man in the right place bias kebetulan sama dengan keinginan pilihan partai, tentulah itu keberuntungan yang baik. Sebagai salah satu contoh, jatah Menteri Koperasi sejak masa reformasi ini selalu jatuh pada partai tertentu yang taksiran saya kurang memenuhi tuntutan dasar itu, akibatnya tentulah fatal.

Koperasi diseluruh dunia mencatat kemajuan pesat, kecuali koperasi di Indonesia. Padahal banyak tokoh muda Indonesia yang secara ideologis dan professional telah mampu.

Konstruksi politik nasional yang penuh dukungan saat ini, nyaris tanpa oposisi, seharusnya bisa dimainkan untuk memenuhi hokum birokrasi “the right man in the right place”.

Bagaimana bila para anggota cabinet baru setengah hati terhadap pengutamaan kepentingan nasional dibanding terhadap kepentingan pasar, semu dalam pro-job dan pro-poor, kurang menempatkan rakyat dalam posisi “sentral-substansial”-nya, bahkan mereduksi posisi rakyat menjadi “marjinal residual” sebagai obyek pasif pembangunan yang hanya sekedar dianggap berhak rembesan-rembes an?. Pereduksian posisi rakyat pada hakikatnya adalah dehumanisasi, yang banyak lembaga hak-hak asasi manusia lengah memperhatikannya.

Pertanyaannya adalah apakah menteri-menteri lama yang neoliberalistik dapat ikut melakukan banting setir dalam cabinet baru seperti yang dikehandaki Presiden? Jawabnya tergantung, apakah menteri-menteri ekonomi dikabinet lama sekedar teknorat ataukah mereka ideology pasar bebas. Apakah mereka itu ekonom “homo economicus”, ataukah “homo humanus”?. Berpikiran homo economicus neoliberatik akan mewajarkan proses dehumanisasi ekonomi. Bila hanya sekedar teknorat, dia adalah ibarat sekrup yang mudah taat diperintah apapun. Bila mereka ideology yang memang tidak pancasilais tentulah ketaatan itu akan muncul semu.

Apakah kedua pidato kenegaraan Presiden SBY itu mampu menggerakkan inspirasi dan kegiatan nyata bangsa ini untuk meraih kejayaannya? Jawabannya adalah apakah masa besar ini melahirkan kepemimpinan tangguh. Disitulah “banting setir”nya Presiden SBY memberi harapan besar.